Janji Tak Hapus Sekolah Gratis

PALEMBANG - Presiden baru, menteri baru dan program baru, tiga kata ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan baru Presiden RI Joko Widodo dalam dunia pendidikan. Namun, peluncuran Kartu Indonesia 

Pintar (KIP) tidak akan mengganggu program sekolah gratis yang telah lebih dahulu diterapkan Pemprov Sumsel.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, Drs Widodo MPd, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terkait implementasi KIP itu.

"Pembagian dan besaran dana serta hal lainnya masih harus menunggu juknis tersebut. Tapi saya yakin KIP tidak akan menghapuskan program sekolah gratisyang sudah berjalan di Sumsel selama ini," katanya, belum lama ini.

Bahkan alokasi dana untuk program sekolah gratis tidak akan dikurangi. Dana yang ada akan dialokasikan untuk perbaikan kondisi fisik sekolah serta melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM). 

"KIP merupakan program pusat, sama halnya seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah, red) dan BSM (Bantuan Siswa Miskin, red). Berbeda dengan PSG yang merupakan program khusus Sumsel," tutur Widodo.

Ia berharap, pemerintah pusat segera mengumpulkan semua kepala dinas pendidikan untuk menyosialisasikan KIP tersebut. "Supaya semua paham sebenarnya KIP itu implementasinya seperti apa," imbuhnya.

Kabid SMP/SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Palembang, Lukman Haris mengaku belum juga mendapatkan edaran terkait implementasi KIP. Pihaknya juga belum bisa memastikan ada tidak tumpang tindih KIP dengan program Kartu Cerdas milik Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. "Kita tidak tahu bagaimana alokasi dananya untuk KIP, masih harus menunggu instruksi pusat. Hingga saat ini edaran dari pusat maupun provinsi belum kami terima,” pungkasnya. (but/war)